Hadiri Rapat Kordinasi Kementerian PANRB, Pj. Bupati Mamasa: Dari Work From Home menjadi Work From Anywhere

Untuk kabupaten Mamasa, agar memaksimalkan aplikasi Srikandi (aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Sehingga tidak ada lagi ruang untuk tidak bekerja, dari work from home menjadi work from anywhere.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr. Muhammad Zain saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Four Point Sheraton, Makassar, Senin (26/08/2024).

Rakor yang mengusung tema Kelembagaan yang Agile melalui Digitalisasi Pemerintahan tersebut dibuka resmi oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan diikuti kurang lebih 250 (offline) dan hampir 900 (online) dari para kepala daerah, sekda beserta jajaran yang menangani organisasi dan transformasi pemerintahan digital serta diskominfo se-Indonesia timur.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Abdullah Azwar Anas berharap semoga yang hadir diutus dari pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan bidangnya, agar tiga poin utama terserap dengan baik.

“Pertemuan ini untuk membahas tiga hal. Kalau ini terurai dan difahami dengan baik, maka beres urusan Pemda dan urusan kita semua. Pertama bagaimana menyederhanakan struktur,” kata Azwar.

Azwar mengaku, dulu waktu jadi Bupati, mendapat kabupaten pertama mendapat predikat SAKIP A, dan memangkas kepala dinas dari 4 menjadi 2. Angka kemiskinan turun dari 20 persen menjadi 8 persen. Mestinya tidak menggemukkan struktur, tapi dirampingkan, (belajarnya di PPT Pemaparan Menpan RB).

“Kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas melainkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebuah upaya peningkatan akurasi data dan kualitas pelayanan publik pemerintahan melalui transformasi digital yang meliputi proses bisnis tematik, integrasi layanan digital berbagai pakai dan juga agile government,” imbuhnya.

Ketiga, lanjut Menpan RB RI, birokrasi lincah dan cepat (Agile Government) sebuah pemerintahan bervisi layanan digital, terpadu dalam satu portal dalam inaku.go.id. Mengedepankan kolaborasi bukan kompetisi. Tata kelola pemerintahan kedepan dari pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja bersama dengan masyarakat (a mindset shift: From Governing for citizens to Governing with citizens).

Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrullah juga menjelaskan betapa pentingnya digitalisasi pemerintahan, menerapkan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) akan cepat meningkat.

“Di kabupaten kota, dalam pajak bumi dan bangunan, itu besar sekali kalau bisa masyarakat dengan mudah membayar dengan QRIS, didigitalkan disitu, pendapatan asli daerah akan meningkat, termasuk pajak restoran, pajak hotel. Daerah membutuhkan perubahan sistem kerja,” ucap Zudan.

Pj. Bupati Mamasa, Muhammad Zain memberi keterangan, hari ini kita mesti mengawal dengan baik reformasi birokrasi, sistem penyelenggaraan berbasis eletronik. Prestasi (SAKIP, SPBE dan ZI) kalau ini naik, juga akan berdampak pada pelayanan masyarakat dan lainnya.

“Digitalisasi ini adalah sebuah Quantum Leap, hampir seluruh negara maju melakukan lompatan dengan digitalisasi birokrasi agile. Peluang ekonomi seperti China, America, India, dan Indonesia menyusul di posisi keempat,” papar Zain kepada wartawan pasca kegiatan.

“Ada 4 negara sukses menerapkan digitalisasi pemerintahan, India dengan mempersingkat pembangunan 40 tahun pembangunan menjadi 7 tahun by teknologi UP (Payment) dan DEPA (data exchange). Estonia dengan pertumbuhan PDB perkapita 10 x lipat dalam dua tahun, by teknologi X-Road (platform interoperabilitas data) dan China dengan penurunan kemiskinan eksponensial dari 5,7 persen menjadi 0,6 persen selama lima tahun, by teknologi platform inklusi keuangan digital,” tambahnya.

Zain melanjutkan bahwa di Indonesia sendiri ada INA Digital. Dari sisi data harus terintegrasi, seluruh layanan publik harus dibenahi secara holistik, termasuk tata kelola keuangan.