Pj. Bupati Mamasa Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah, Ini Poinnya

Jakarta- Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr. Muhammad Zain mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (12/12/2024) pagi.

Rapat kordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq tersebut dihadiri oleh kepala daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) serta kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) seluruh Indonesia.

Membahas tentang rencana aksi kolaborasi nasional penuntasan pengelolaan sampah yang termuat dalam 5 point penting, dari regulasi, tata kelola, alokasi pendanaan, aksi penuntasan hingga penyusunan roadmap (peta jalan) penuntasan pengelolaan sampah.

Menteri LKH, Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya upaya bersama yang bersifat kolaboratif dalam penyelesaian permasalahan sampah di Indonesia.

“Sampah tidak boleh lagi hanya mengandalkan metode open dumping sampah, tetapi harus mengoptimalkan metode konversi sampah menjadi energi dan produk hilir lainnya, serta membangun kerja sama dengan produsen sampah agar bersama-sama mengurai permasalahan sampah,” kata Hanif.

Selain itu, Hanif menegaskan, Pemda wajib menganggarkan pengelolaan sampah pada tahun 2025. Karena menurutnya regulasi impor bahan baku plastik di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024.

“Perlunya membangun Rumah Kompos dan Bank Sampah Induk di masing-masing daerah. Persoalan sampah adalah tanggungjawab semua pihak dan harus bekerja bersama sama, bersinergi dan berkolaborasi,” imbuhnya.

Didampingi kepala dinas DLHK Mamasa, Wellem, Pj Bupati Mamasa berkesempatan memberi komentar dan pertanyaan dalam forum. Dia memaparkan pentingnya perubahan perilaku masyarakat terkait sungai. Dalam pengamatannya, rata-rata rumah di Indonesia membelakangi sungai.

“Berbeda dengan masyarakat Mesir, rumah mereka menghadap sungai dan mereka menghormati sungai sebagai sumber kehidupan utama manusia. Pemandangan dan budaya di Mesir, sangat kontra dengan kita. Rumah membelakangi sungai, artinya sungai sebagai halaman belakang dan tempat pembuangan. Perilaku ini sangat berdampak pada pencemaran sungai yang merupakan sumber air bersih yang paling utama,” papar Zain di forum Rakornas.

Lebih lanjut, Zain menegaskan bahwa permasalahan sampah adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan peningkatan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi dan inovasi untuk memaksimalkan pengelolaan sampah.

“Menghadapi masalah sampah, kita butuh kolaborasi dan penerapan inovasi by tekonologi, baik inovasi untuk daur ulang pengelolaan limbah maupun pengurangan sampah dari sumber utama,” kata Zain.

Dia menyampaikan pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk mengimplementasikan rencana aksi kolaborasi nasional dari kementerian lingkungan hidup. Kesadaran semua stakeholders dan masyarakat terhadap sampah adalah hal yang utama.

“Dari penyusunan rencana aksi kolaborasi nasional, pengelolaan sampah dilakukan pembahasan lebih dalam dari pakar tentang sampah, harapannya seluruh stakeholders dan masyarakat kabupaten Mamasa turut andil,” tandasnya.

Akhir kegiatan, Menteri Lingkungan Hidup bersama Kepala Daerah se Indonesia membuat Deklarasi Aksi Bersama Pengelolaan Sampah. Deklarasi Aksi ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani sampah secara komprehensif.