Mamasa: Defisit Namun Masih Bisa Membangun
Jabatan adalah amanah dan pasti akan berakhir pada waktunya. Begitu pula dengan Penjabat Bupati di Kabupaten Mamasa. Kita tahu bersama amanah tersebut diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi status quo pemerintahan di daerah. Artinya, dalam hukum tata negara, masa jabatan dan lingkup kekuasaan Pj Bupati tidak sekuat Bupati Definitif.
Masa jabatan yang relatif singkat dipaksa memulihkan keadaan daerah yang sudah bermasalah bertahun-tahun lamanya. Tentu bukan tugas mudah. Ruang lingkup kekuasaan juga tidak sekuat Bupati definitif yang melalui proses demokrasi, sehingga itu bisa saja mempengaruhi ketaatan dan ketertiban bawahan dengan kewenangan strategis yang berbeda.
Pj Bupati bersifat sementara cenderung hanya menjaga stabilitas sampai pelantikan Bupati Definitif. Dalam hal ini, Pj Bupati Mamasa bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga sudah memberi sesuatu yang lebih untuk Mamasa melalui kekuatan jaringannya di pusat (lagi-lagi merujuk pada bantuan untuk Mamasa yang bukan anggaran sedikit) yang belum tentu bisa diperbuat pejabat sebelumnya.
Pj Bupati Mamasa saat awal menjabat, lebih banyak berkunjung ke masyarakat bahkan menembus pedalaman ketimbang duduk santai di kursi empuk kantor. Niatnya tidak lain hanya untuk mendengar keluhan masyarakat dan menjaga persaudaraan, agar kebijakan yang keluar dari Pemda bisa dipastikan Pro Rakyat, itu pun masih dinilai Pj Konten. Begitu banyak planning yang dikerjakan bahkan tidak memperdulikan tanggal merah, namun terkendala pada penganggaran mobilitas, itu fakta pengaruh defisit.
Mari mencoba meresapi pemikiran Jean Jacques Rousseau dalam kontrak sosialnya. Di saat masyarakat membentuk rapat sosial, di sana ada benturan kepentingan individu, hanya bisa diatur dengan kesepakatan, pembagian tugas masyarakat disertai peran pemerintah, inilah kehendak umum. Sederhananya kontrak sosial tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat, tetapi seluruh stakeholders terlibat.
Orang yang hanya mengkritik dan tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat sejatinya telah menyalahi kehendak umum, ketika dia sendiri tidak terlibat untuk mengabdi kepada masyarakat. Kecenderungan kita selalu berpatokan pada kepentingan diri sendiri dan kelompok, meskipun itu tidak dirasakan oleh publik, kasarnya yang penting saya dapat jatah, yang lain bodoh amat. Fenomena ini sering terjadi ketika teriakan itu berhenti ketika sudah dapat apa-apa. Sementara fokus kita semua ada pada kedaulatan rakyat. Itu saja.
Dalam menyelesaikan beberapa masalah kita sepakat tidak harus berada di tempat, ada banyak masalah yang selesai dengan cara diplomasi ke pusat, mencari kerang-kerang air agar Mamasa juga dapat terairi dengan bantuan. Strategi ini efektif, bahwa untuk membangun dan menyelesaikan masalah sangat ironi kalau bergantung pada APBD Mamasa yang sedang sakit. Sebagaimana Bung Karno melakukan diplomasi ke luar negeri untuk kemerdekaan Indonesia.
Apakah dengan kondisi defisit Mamasa mampu membiayai kebutuhan masyarakat sejumlah 140, 9 M seperti yang dibawa oleh Kemensos RI? Apakah kita mampu membangun Rumah sakit dari Tipe D menjadi Tipe C dari APBD Mamasa? Juga apakah kita mampu membangun pasar modern tanpa bantuan dari pusat? dan masih banyak lagi bantuan untuk Mamasa tanpa menggunakan APBD.
Meskipun prosesnya panjang, tidak seperti membalikkan telapak tangan, percayalah bahwa itu semua adalah kerja keras Pj Bupati Mamasa yang akan dinikmati Masyarakat di waktu mendatang. Ini hanya persoalan waktu, ukuran kinerja seseorang bisa dinilai ketika ada perbandingan dengan kinerja orang lain.
Capaian kinerja Pj Bupati Mamasa dinilai baik/memuaskan oleh Tim Evaluator Kementerian dalam negeri saat evaluasi di Jakarta, Senin 6 Januari 2025 kemarin. Salah satu dari Tim Evaluator justru berpesan kepada OPD untuk bersemangat seperti semangatnya Pj Bupati Mamasa.
Itulah yang menjadi landasan masa jabatan Pj Bupati Mamasa sangat berpotensi dilanjutkan, mengingat juga pelbagai program yang harus berkesinambungan. Lagi-lagi bukan keinginan Pj Bupati Mamasa, dia tidak ngotot untuk sebuah jabatan, tetapi hal tersebut adalah amanah dari Kemendagri yang mesti dilaksanakan dengan baik.
