Pj. Bupati Mamasa Meminta KPK RI Mengawal Program Strategis di Mamasa
Busur Mamasa- Dilansir dari website KPK, Tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2004-2023 pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 601.
Hal tersebut dipresentasikan oleh Kasatgas 4.2 Koorsup Pencegahan KPK RI, Tribudi Rochmanto di rapat kordinasi pencegahan korupsi bersama OPD Pemerintah Daerah Mamasa, Senin (29/7/2024).
Saat menyambangi Kabupaten Mamasa, salah satu yang disasar KPK RI adalah Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terbagi dalam capaian MCP 2023 pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat.
Indikator MCP antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Dalam kesempatannya, KPK RI membedah program strategis beberapa OPD di Mamasa, terkait pembangunan jalan, irigasi, juga membahas program Hibah dan Pokir. Indikator KPK RI, secara serius membedah setiap program dari pukul 08.30 hingga 16.00 wita
“Kalau mau berubah lebih baik, APBD nya dibenerin dulu. Kalau tidak, kami datang kembali masih begini-begini aja, kami juga gak bisa merubah, yang merubah adalah kalian,” tegas Budi kepada OPD.
Kedatangan KPK ini, terkait dengan program tahun 2023 yang terjun bebas pada angka yang sangat rendah.
Harapan dari advice Tim KPK, ini tidak terulang pada tahun 2024 dan seterusnya. Sehingga Mamasa betul dikelola dengan good dan clean government sebagaimana program Pj. Bupati Mamasa.
“Kalau ada program atau pembangunan harus ada diskusi panjang dulu. Bukan Dinas punya program langsung crocos aja, tidak konsultasi ke Bappeda dan lainnya. Saat dikriminalisasi, malah berdalih, Padahal dulu tidak matang perencanaan,” imbuhnya.
“Poor countries are poor, not because of their geography or their culture, but because their leaders do not know which policies enrich their citizens.” Zain mengutip buku Why Nations Fail: The Origins of power, prosperity dan poverty karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson.
Kemiskinan di berbagai negara bukan disebabkan oleh faktor geografis atau budaya, melainkan keputusan yang diambil oleh para pemimpin mereka yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.
“New Mamasa, Bersih Melayani akan terwujud untuk Mamasa Lebih Baik,” Tutup Zain.
Akhir kunjungan Pj. Bupati Mamasa juga mempersilahkan KPK RI untuk mengunjungi program strategis di Sumarorong. Sebagai uji petik, penelitian verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan pengawasan.