Pj. Bupati Mamasa Meminta Pendampingan Kepada KPK RI di Rapat Kordinasi Pencegahan Korupsi

Busur Mamasa- Terima kasih kepada KPK, mohon kami dibimbing, semoga Pemerintah Daerah Mamasa kedepannya punya tata kelola lebih baik, searah dengan salah satu dari 12 program utama, Good and Clean Government.

Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Mamasa, Dr. Muhammad Zain saat rapat Kordinasi program pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Kantor Bupati, Senin (29/7/2024).

Sesi pertama membahas pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa dari deputi Bidang Kordinasi dan Suvervisi KPK. Kedua dialog kritis dari hasil laporan pertanggungjawaban.

Turut hadir juga dari KPK, Iwan Lesmana (PIC Sulbar dan Sulteng), Eva Kartika (PIC Sulsel), Ramdhani (PIC Sultra), M. Putra (Koorsup Penindakan PIC Sulbar) dan Angelia (Staff Korsup). Sekretaris Daerah, Muhammad Syukur serta Semua Kepala Dinas dan beberapa Jajarannya.

“Kita mesti berfikir bagaimana dari low trust society menjadi Highly trust society. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada pemerintah,” ucap Zain saat membawa sambutan.

Menurut Zain, Analogi KPK seperti Tuan rumah yang mengetahui rumahnya secara holistik. KPK tahu dari pekarangan, pagar, teras sampai dapur. Sebab itulah, Pemerintah Daerah mesti bisa memanfaatkan momen pertemuan dengan KPK untuk pemahaman yang lebih baik lagi.

“KPK akan membimbing kita semua,” tutup Zain.

Selain itu, Kasatgas 4.2 Koorsup Pencegahan, Tribudi Rochmanto mengatakan, bahwa tim datang ke Mamasa bukan untuk memberikan penindakan, tapi hanya sekedar saling membimbing satu sama lain dalam pencegahan.

“Kenapa pencegahan?, agar terwujud tata kelola pemerintah yang baik, tidak terjadi proud dan korupsi, juga pembangunan dilakukan efisien. Kalau tiga ini terlaksana dengan baik, akan baik-baik saja. Kalau tidak akan buruk hasilnya,” kata Tribudi.

Budi menambahkan, saat ini adalah momentum yang baik, mumpung masih ada Pj. Bupati, kalau sudah berganti, tidak tahu bagaimana selanjutnya. Momentum inilah yang harus digunakan memperbaiki tata letak pemerintah untuk pemerintahan selanjutnya.

“Defisit, itu bukti tata kelola pemerintahan kurang baik. Karena target pendapatan tidak sesuai membiayai belanja,” imbuh Budi.

Bagi Budi, jika ada program pembangunan dalam jangka panjang, mesti melewati diskusi kritis, dibedah satu-persatu dengan teliti. Metode ini juga menambah lebih banyak pengawas dan meminimalisir kegagalan.

“Semoga Mamasa lebih baik lagi, kami terbuka siap menerima konsultasi. Tidak perlu dibiayai. Tentu pada hal-hal yang sifatnya penting untuk Mamasa,” tutupnya.